Kategori: Blog

  • Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar komunikasi yang juga Associate Professor Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, menilai langkah komunikasi publik yang dilakukan Humas Polri semakin menunjukkan arah positif. Devie menyebut transformasi pendekatan komunikasi Polri dalam beberapa tahun terakhir membuat institusi tersebut lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

    “Perubahan pola komunikasi Polri sangat terlihat. Tidak lagi satu arah, tapi membuka ruang dialog, respon cepat, dan penyampaian informasi yang lebih transparan,” kata Devie.

    Menurutnya, kebutuhan publik saat ini menuntut kecepatan, keakuratan, dan konsistensi informasi, terutama ketika menghadapi isu sensitif atau situasi krisis. Devie menilai Humas Polri mampu meningkatkan koordinasi internal sehingga informasi yang keluar lebih terstruktur dan dapat meredam potensi disinformasi.

    “Humas Polri sekarang lebih adaptif terhadap dinamika opini publik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyoroti penggunaan kanal digital sebagai salah satu langkah strategis. Polri dinilai cukup aktif mengelola komunikasi melalui berbagai platform media sosial, baik untuk penyampaian informasi maupun edukasi publik.

    “Ruang digital bukan hanya tempat Polri hadir, tapi juga tempat Polri membangun kedekatan dengan masyarakat. Konten informatif dan humanis terbukti efektif,” kata Devie.

    Meski begitu, Devie menilai peningkatan kompetensi komunikasi di lingkungan Humas Polri harus terus dilakukan. Transformasi digital yang cepat membuat pola komunikasi publik semakin kompleks dan menuntut kemampuan baru.

    “Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan strategi yang konsisten, Humas Polri bisa menjadi role model komunikasi publik institusi negara,” tuturnya.

    Devie menegaskan, komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berbasis data merupakan fondasi penting bagi Polri dalam membangun citra institusi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

  • Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar komunikasi yang juga Associate Professor Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, menilai langkah komunikasi publik yang dilakukan Humas Polri semakin menunjukkan arah positif. Devie menyebut transformasi pendekatan komunikasi Polri dalam beberapa tahun terakhir membuat institusi tersebut lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

    “Perubahan pola komunikasi Polri sangat terlihat. Tidak lagi satu arah, tapi membuka ruang dialog, respon cepat, dan penyampaian informasi yang lebih transparan,” kata Devie.

    Menurutnya, kebutuhan publik saat ini menuntut kecepatan, keakuratan, dan konsistensi informasi, terutama ketika menghadapi isu sensitif atau situasi krisis. Devie menilai Humas Polri mampu meningkatkan koordinasi internal sehingga informasi yang keluar lebih terstruktur dan dapat meredam potensi disinformasi.

    “Humas Polri sekarang lebih adaptif terhadap dinamika opini publik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyoroti penggunaan kanal digital sebagai salah satu langkah strategis. Polri dinilai cukup aktif mengelola komunikasi melalui berbagai platform media sosial, baik untuk penyampaian informasi maupun edukasi publik.

    “Ruang digital bukan hanya tempat Polri hadir, tapi juga tempat Polri membangun kedekatan dengan masyarakat. Konten informatif dan humanis terbukti efektif,” kata Devie.

    Meski begitu, Devie menilai peningkatan kompetensi komunikasi di lingkungan Humas Polri harus terus dilakukan. Transformasi digital yang cepat membuat pola komunikasi publik semakin kompleks dan menuntut kemampuan baru.

    “Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan strategi yang konsisten, Humas Polri bisa menjadi role model komunikasi publik institusi negara,” tuturnya.

    Devie menegaskan, komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berbasis data merupakan fondasi penting bagi Polri dalam membangun citra institusi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

  • Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar komunikasi yang juga Associate Professor Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, menilai langkah komunikasi publik yang dilakukan Humas Polri semakin menunjukkan arah positif. Devie menyebut transformasi pendekatan komunikasi Polri dalam beberapa tahun terakhir membuat institusi tersebut lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

    “Perubahan pola komunikasi Polri sangat terlihat. Tidak lagi satu arah, tapi membuka ruang dialog, respon cepat, dan penyampaian informasi yang lebih transparan,” kata Devie.

    Menurutnya, kebutuhan publik saat ini menuntut kecepatan, keakuratan, dan konsistensi informasi, terutama ketika menghadapi isu sensitif atau situasi krisis. Devie menilai Humas Polri mampu meningkatkan koordinasi internal sehingga informasi yang keluar lebih terstruktur dan dapat meredam potensi disinformasi.

    “Humas Polri sekarang lebih adaptif terhadap dinamika opini publik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyoroti penggunaan kanal digital sebagai salah satu langkah strategis. Polri dinilai cukup aktif mengelola komunikasi melalui berbagai platform media sosial, baik untuk penyampaian informasi maupun edukasi publik.

    “Ruang digital bukan hanya tempat Polri hadir, tapi juga tempat Polri membangun kedekatan dengan masyarakat. Konten informatif dan humanis terbukti efektif,” kata Devie.

    Meski begitu, Devie menilai peningkatan kompetensi komunikasi di lingkungan Humas Polri harus terus dilakukan. Transformasi digital yang cepat membuat pola komunikasi publik semakin kompleks dan menuntut kemampuan baru.

    “Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan strategi yang konsisten, Humas Polri bisa menjadi role model komunikasi publik institusi negara,” tuturnya.

    Devie menegaskan, komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berbasis data merupakan fondasi penting bagi Polri dalam membangun citra institusi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

  • Menurut Peniliaian Pakar UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Menurut Peniliaian Pakar UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar komunikasi yang juga Associate Professor Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, menilai langkah komunikasi publik yang dilakukan Humas Polri semakin menunjukkan arah positif. Devie menyebut transformasi pendekatan komunikasi Polri dalam beberapa tahun terakhir membuat institusi tersebut lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

    “Perubahan pola komunikasi Polri sangat terlihat. Tidak lagi satu arah, tapi membuka ruang dialog, respon cepat, dan penyampaian informasi yang lebih transparan,” kata Devie.

    Menurutnya, kebutuhan publik saat ini menuntut kecepatan, keakuratan, dan konsistensi informasi, terutama ketika menghadapi isu sensitif atau situasi krisis. Devie menilai Humas Polri mampu meningkatkan koordinasi internal sehingga informasi yang keluar lebih terstruktur dan dapat meredam potensi disinformasi.

    “Humas Polri sekarang lebih adaptif terhadap dinamika opini publik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyoroti penggunaan kanal digital sebagai salah satu langkah strategis. Polri dinilai cukup aktif mengelola komunikasi melalui berbagai platform media sosial, baik untuk penyampaian informasi maupun edukasi publik.

    “Ruang digital bukan hanya tempat Polri hadir, tapi juga tempat Polri membangun kedekatan dengan masyarakat. Konten informatif dan humanis terbukti efektif,” kata Devie.

    Meski begitu, Devie menilai peningkatan kompetensi komunikasi di lingkungan Humas Polri harus terus dilakukan. Transformasi digital yang cepat membuat pola komunikasi publik semakin kompleks dan menuntut kemampuan baru.

    “Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan strategi yang konsisten, Humas Polri bisa menjadi role model komunikasi publik institusi negara,” tuturnya.

    Devie menegaskan, komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berbasis data merupakan fondasi penting bagi Polri dalam membangun citra institusi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

  • Menurut Peniliaian Pakar UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Menurut Peniliaian Pakar UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar komunikasi yang juga Associate Professor Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, menilai langkah komunikasi publik yang dilakukan Humas Polri semakin menunjukkan arah positif. Devie menyebut transformasi pendekatan komunikasi Polri dalam beberapa tahun terakhir membuat institusi tersebut lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

    “Perubahan pola komunikasi Polri sangat terlihat. Tidak lagi satu arah, tapi membuka ruang dialog, respon cepat, dan penyampaian informasi yang lebih transparan,” kata Devie.

    Menurutnya, kebutuhan publik saat ini menuntut kecepatan, keakuratan, dan konsistensi informasi, terutama ketika menghadapi isu sensitif atau situasi krisis. Devie menilai Humas Polri mampu meningkatkan koordinasi internal sehingga informasi yang keluar lebih terstruktur dan dapat meredam potensi disinformasi.

    “Humas Polri sekarang lebih adaptif terhadap dinamika opini publik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyoroti penggunaan kanal digital sebagai salah satu langkah strategis. Polri dinilai cukup aktif mengelola komunikasi melalui berbagai platform media sosial, baik untuk penyampaian informasi maupun edukasi publik.

    “Ruang digital bukan hanya tempat Polri hadir, tapi juga tempat Polri membangun kedekatan dengan masyarakat. Konten informatif dan humanis terbukti efektif,” kata Devie.

    Meski begitu, Devie menilai peningkatan kompetensi komunikasi di lingkungan Humas Polri harus terus dilakukan. Transformasi digital yang cepat membuat pola komunikasi publik semakin kompleks dan menuntut kemampuan baru.

    “Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan strategi yang konsisten, Humas Polri bisa menjadi role model komunikasi publik institusi negara,” tuturnya.

    Devie menegaskan, komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berbasis data merupakan fondasi penting bagi Polri dalam membangun citra institusi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

  • Kadiv Humas Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. membuka kegiatan Analisis dan Evaluasi (ANEV) Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri, Selasa (2/12/2025). Dalam arahannya, Sandi menekankan pentingnya memperkuat koordinasi komunikasi di seluruh jajaran Humas serta meningkatkan kemampuan pencegahan misinformasi di ruang digital.

    “Komunikasi publik adalah wajah institusi. Karena itu, setiap informasi yang keluar dari Polri harus akurat, terukur, dan tidak membuka ruang bagi misinformasi,” ujar Sandi.

    Ia menyampaikan bahwa ekosistem informasi saat ini bergerak sangat cepat. Penyebaran isu sensitif melalui media sosial kerap memunculkan kebingungan publik jika tidak segera direspons oleh kanal resmi Polri. Menurutnya, kecepatan koordinasi antar satuan humas, baik di pusat maupun kewilayahan, menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

    “Kita harus mampu mengendalikan narasi dengan data yang kuat. Respons cepat penting, tetapi yang lebih penting adalah keseragaman dan ketepatan informasi,” tegasnya.

    Sandi menuturkan, jajaran Humas Polri harus semakin mengoptimalkan ragam platform digital sebagai sumber informasi kredibel. Ia meminta peningkatan kualitas produksi konten, monitoring isu, serta penguatan sinergi dengan media massa agar publik mendapatkan gambaran yang jelas dan benar.

    “Penguatan komunikasi publik tidak berhenti pada publikasi. Ini soal menjaga kredibilitas institusi melalui transparansi dan kejelasan pesan,” imbuhnya.

    Dalam ANEV ini, Sandi juga menyoroti perlunya peningkatan kemampuan analisis media, literasi digital, hingga penggunaan teknologi monitoring isu untuk mendeteksi potensi hoaks sedini mungkin.

    Ia berharap konsolidasi ini dapat memperkuat soliditas seluruh jajaran Humas Polri sehingga setiap isu strategis dapat dikelola secara cepat, terarah, dan terkoordinasi, serta mampu menekan munculnya misinformasi di masyarakat.

  • Kadiv Humas Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. membuka kegiatan Analisis dan Evaluasi (ANEV) Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri, Selasa (2/12/2025). Dalam arahannya, Sandi menekankan pentingnya memperkuat koordinasi komunikasi di seluruh jajaran Humas serta meningkatkan kemampuan pencegahan misinformasi di ruang digital.

    “Komunikasi publik adalah wajah institusi. Karena itu, setiap informasi yang keluar dari Polri harus akurat, terukur, dan tidak membuka ruang bagi misinformasi,” ujar Sandi.

    Ia menyampaikan bahwa ekosistem informasi saat ini bergerak sangat cepat. Penyebaran isu sensitif melalui media sosial kerap memunculkan kebingungan publik jika tidak segera direspons oleh kanal resmi Polri. Menurutnya, kecepatan koordinasi antar satuan humas, baik di pusat maupun kewilayahan, menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

    “Kita harus mampu mengendalikan narasi dengan data yang kuat. Respons cepat penting, tetapi yang lebih penting adalah keseragaman dan ketepatan informasi,” tegasnya.

    Sandi menuturkan, jajaran Humas Polri harus semakin mengoptimalkan ragam platform digital sebagai sumber informasi kredibel. Ia meminta peningkatan kualitas produksi konten, monitoring isu, serta penguatan sinergi dengan media massa agar publik mendapatkan gambaran yang jelas dan benar.

    “Penguatan komunikasi publik tidak berhenti pada publikasi. Ini soal menjaga kredibilitas institusi melalui transparansi dan kejelasan pesan,” imbuhnya.

    Dalam ANEV ini, Sandi juga menyoroti perlunya peningkatan kemampuan analisis media, literasi digital, hingga penggunaan teknologi monitoring isu untuk mendeteksi potensi hoaks sedini mungkin.

    Ia berharap konsolidasi ini dapat memperkuat soliditas seluruh jajaran Humas Polri sehingga setiap isu strategis dapat dikelola secara cepat, terarah, dan terkoordinasi, serta mampu menekan munculnya misinformasi di masyarakat.

  • Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. membuka kegiatan Analisis dan Evaluasi (ANEV) Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri, Selasa (2/12/2025). Dalam arahannya, Sandi menekankan pentingnya memperkuat koordinasi komunikasi di seluruh jajaran Humas serta meningkatkan kemampuan pencegahan misinformasi di ruang digital.

    “Komunikasi publik adalah wajah institusi. Karena itu, setiap informasi yang keluar dari Polri harus akurat, terukur, dan tidak membuka ruang bagi misinformasi,” ujar Sandi.

    Ia menyampaikan bahwa ekosistem informasi saat ini bergerak sangat cepat. Penyebaran isu sensitif melalui media sosial kerap memunculkan kebingungan publik jika tidak segera direspons oleh kanal resmi Polri. Menurutnya, kecepatan koordinasi antar satuan humas, baik di pusat maupun kewilayahan, menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

    “Kita harus mampu mengendalikan narasi dengan data yang kuat. Respons cepat penting, tetapi yang lebih penting adalah keseragaman dan ketepatan informasi,” tegasnya.

    Sandi menuturkan, jajaran Humas Polri harus semakin mengoptimalkan ragam platform digital sebagai sumber informasi kredibel. Ia meminta peningkatan kualitas produksi konten, monitoring isu, serta penguatan sinergi dengan media massa agar publik mendapatkan gambaran yang jelas dan benar.

    “Penguatan komunikasi publik tidak berhenti pada publikasi. Ini soal menjaga kredibilitas institusi melalui transparansi dan kejelasan pesan,” imbuhnya.

    Dalam ANEV ini, Sandi juga menyoroti perlunya peningkatan kemampuan analisis media, literasi digital, hingga penggunaan teknologi monitoring isu untuk mendeteksi potensi hoaks sedini mungkin.

    Ia berharap konsolidasi ini dapat memperkuat soliditas seluruh jajaran Humas Polri sehingga setiap isu strategis dapat dikelola secara cepat, terarah, dan terkoordinasi, serta mampu menekan munculnya misinformasi di masyarakat.

  • Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. membuka kegiatan Analisis dan Evaluasi (ANEV) Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri, Selasa (2/12/2025). Dalam arahannya, Sandi menekankan pentingnya memperkuat koordinasi komunikasi di seluruh jajaran Humas serta meningkatkan kemampuan pencegahan misinformasi di ruang digital.

    “Komunikasi publik adalah wajah institusi. Karena itu, setiap informasi yang keluar dari Polri harus akurat, terukur, dan tidak membuka ruang bagi misinformasi,” ujar Sandi.

    Ia menyampaikan bahwa ekosistem informasi saat ini bergerak sangat cepat. Penyebaran isu sensitif melalui media sosial kerap memunculkan kebingungan publik jika tidak segera direspons oleh kanal resmi Polri. Menurutnya, kecepatan koordinasi antar satuan humas, baik di pusat maupun kewilayahan, menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

    “Kita harus mampu mengendalikan narasi dengan data yang kuat. Respons cepat penting, tetapi yang lebih penting adalah keseragaman dan ketepatan informasi,” tegasnya.

    Sandi menuturkan, jajaran Humas Polri harus semakin mengoptimalkan ragam platform digital sebagai sumber informasi kredibel. Ia meminta peningkatan kualitas produksi konten, monitoring isu, serta penguatan sinergi dengan media massa agar publik mendapatkan gambaran yang jelas dan benar.

    “Penguatan komunikasi publik tidak berhenti pada publikasi. Ini soal menjaga kredibilitas institusi melalui transparansi dan kejelasan pesan,” imbuhnya.

    Dalam ANEV ini, Sandi juga menyoroti perlunya peningkatan kemampuan analisis media, literasi digital, hingga penggunaan teknologi monitoring isu untuk mendeteksi potensi hoaks sedini mungkin.

    Ia berharap konsolidasi ini dapat memperkuat soliditas seluruh jajaran Humas Polri sehingga setiap isu strategis dapat dikelola secara cepat, terarah, dan terkoordinasi, serta mampu menekan munculnya misinformasi di masyarakat.

  • Kabid Humas : Polda Metro Jaya Kerahkan 2.511 Personel untuk Melayani Kegiatan Reuni Akbar 212

    Kabid Humas : Polda Metro Jaya Kerahkan 2.511 Personel untuk Melayani Kegiatan Reuni Akbar 212

    Jakarta – Polda Metro Jaya menurunkan 2.511 personel gabungan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan pada kegiatan Reuni Akbar 212 yang digelar Selasa (2/12/2025) sore hingga malam.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan personel tersebut terdiri dari 2.132 personel Polri, 100 personel TNI, dan 279 personel Pemda DKI.

    “Kami akan memberikan pelayanan dalam hal pengamanan sehingga pelaksanaan Reuni Akbar 212 dapat berjalan aman dan tertib. Polda Metro Jaya hadir untuk memastikan kegiatan berlangsung lancar. Kami mengimbau seluruh peserta maupun masyarakat sekitar agar saling menghormati, termasuk para pengguna jalan,” ujar Budi.

    Terkait rekayasa lalu lintas, Budi menjelaskan bahwa pengalihan arus akan diberlakukan secara situasional mulai pukul 17.00 WIB hingga kegiatan selesai. Sejumlah ruas jalan di kawasan Monas, Patung Kuda, hingga Thamrin berpotensi terdampak, termasuk Jl Medan Merdeka Barat, Selatan, Timur, dan Utara; Jl Veteran I–III; Jl Majapahit sisi timur; Jl Perwira; Jl Budi Kemuliaan arah Patung Kuda; Jl MH Thamrin dari Simpang Patung Kuda hingga Simpang Kebon Sirih; serta Jl Medan Merdeka Selatan dari arah Tugu Tani atau Kedubes AS.

    “Kami mengimbau masyarakat yang melintas agar merencanakan rute alternatif dan mematuhi arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama,” tutupnya.