slot77smm panel murahKencang77 Heylinkhttps://www.zeverix.comsmm murahsmm indonesiaslot gacorslot onlineslot gacor hari inikencang77smm panel termurahsmm panel terbaikreseller smm panelsmm panel indonesiaKENCANG77kencang77kencang77 daftarkencang77 loginSlot gacorslot danaslot gacorslot deposit danaslot dana 5000kencang77slot gacorTsi Journals 899001Tsi Journals 899002Tsi Journals 899003Tsi Journals 899004Tsi Journals 899005Tsi Journals 899006Tsi Journals 899007Tsi Journals 899008Tsi Journals 899009Tsi Journals 899010Tsi Journals 899011Tsi Journals 899012Tsi Journals 899013Tsi Journals 899014Tsi Journals 899015Tsi Journals 899016Tsi Journals 899017Tsi Journals 899018Tsi Journals 899019Tsi Journals 899020TSI Journal 789001TSI Journal 789002TSI Journal 789003TSI Journal 789004TSI Journal 789005TSI Journal 789006TSI Journal 789007TSI Journal 789008TSI Journal 789009TSI Journal 789010TSI Journal 789011TSI Journal 789012TSI Journal 789013TSI Journal 789014TSI Journal 789015TSI Journal 789016TSI Journal 789017TSI Journal 789018TSI Journal 789019TSI Journal 789020Syariah UINSAID 23001Syariah UINSAID 23002Syariah UINSAID 23003Syariah UINSAID 23004Syariah UINSAID 23005Syariah UINSAID 23006Syariah UINSAID 23007Syariah UINSAID 23008Syariah UINSAID 23009Syariah UINSAID 23010Syariah UINSAID 23011Syariah UINSAID 23012Syariah UINSAID 23013Syariah UINSAID 23014Syariah UINSAID 23015Syariah UINSAID 23016Syariah UINSAID 23017Syariah UINSAID 23018Syariah UINSAID 23019Syariah UINSAID 23020Syariah UINSAID 23021Syariah UINSAID 23022Syariah UINSAID 23023Syariah UINSAID 23024Syariah UINSAID 23025Syariah UINSAID 23026Syariah UINSAID 23027Syariah UINSAID 23028Syariah UINSAID 23029Syariah UINSAID 23030Informasi Rumah Sakit Cilegon 89001Informasi Rumah Sakit Cilegon 89002Informasi Rumah Sakit Cilegon 89003Informasi Rumah Sakit Cilegon 89004Informasi Rumah Sakit Cilegon 89005Informasi Rumah Sakit Cilegon 89006Informasi Rumah Sakit Cilegon 89007Informasi Rumah Sakit Cilegon 89008Informasi Rumah Sakit Cilegon 89009Informasi Rumah Sakit Cilegon 89010Informasi Rumah Sakit Cilegon 89011Informasi Rumah Sakit Cilegon 89012Informasi Rumah Sakit Cilegon 89013Informasi Rumah Sakit Cilegon 89014Informasi Rumah Sakit Cilegon 89015Informasi Rumah Sakit Cilegon 89016Informasi Rumah Sakit Cilegon 89017Informasi Rumah Sakit Cilegon 89018Informasi Rumah Sakit Cilegon 89019Informasi Rumah Sakit Cilegon 89020Syariah UIN SAID 23031Syariah UIN SAID 23032Syariah UIN SAID 23033Syariah UIN SAID 23034Syariah UIN SAID 23035Syariah UIN SAID 23036Syariah UIN SAID 23037Syariah UIN SAID 23038Syariah UIN SAID 23039Syariah UIN SAID 23040Syariah UIN SAID 23041Syariah UIN SAID 23042Syariah UIN SAID 23043Syariah UIN SAID 23044Syariah UIN SAID 23045Syariah UIN SAID 23046Syariah UIN SAID 23047Syariah UIN SAID 23048Syariah UIN SAID 23049Syariah UIN SAID 23050Syariah UIN SAID 23031Syariah UIN SAID 23032Syariah UIN SAID 23033Syariah UIN SAID 23034Syariah UIN SAID 23035Syariah UIN SAID 23036Syariah UIN SAID 23037Syariah UIN SAID 23038Syariah UIN SAID 23039Syariah UIN SAID 23040Syariah UIN SAID 23041Syariah UIN SAID 23042Syariah UIN SAID 23043Syariah UIN SAID 23044Syariah UIN SAID 23045Syariah UIN SAID 23046Syariah UIN SAID 23047Syariah UIN SAID 23048Syariah UIN SAID 23049Syariah UIN SAID 23050

Kategori: Blog

  • Sebuah Bentuk Sinergi Polairud Polda Sulut dalam Penguatan Keamanan Batas Laut

    Sebuah Bentuk Sinergi Polairud Polda Sulut dalam Penguatan Keamanan Batas Laut

    Dirpolairud Polda Sulut secara resmi menghadiri rapat identifikasi pertahanan dan keamanan batas laut di wilayah Sulawesi Utara. Pertemuan strategis ini dilangsungkan pada Rabu, 22 April 2026, dengan pendampingan langsung dari Kasubdit Patroli. Seluruh rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 09.00 WITA guna membahas langkah-langkah krusial dalam pengamanan perairan negara.

    Fokus utama diskusi ini adalah mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 terkait pemenuhan sarana pertahanan di wilayah perbatasan. Para peserta menelaah kondisi sarana patroli serta kebutuhan mendesak untuk pengamanan di berbagai pulau kecil terluar. Selain itu, kebijakan penganggaran daerah juga dibahas secara mendalam demi optimalisasi pengelolaan perbatasan negara yang lebih berkelanjutan.

    Kehadiran Ditpolairud Polda Sulut menjadi bukti nyata dedikasi instansi dalam memperkuat sistem keamanan di garda terdepan laut. Langkah kolaboratif ini diambil untuk memastikan setiap jengkal wilayah perairan tetap terjaga dari berbagai potensi ancaman kedaulatan. Melalui komitmen yang kuat, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan akan semakin kokoh dan terlindungi sepenuhnya.

     

     

  • Sebuah Bentuk Sinergi Polairud Polda Sulut dalam Penguatan Keamanan Batas Laut

    Sebuah Bentuk Sinergi Polairud Polda Sulut dalam Penguatan Keamanan Batas Laut

    Dirpolairud Polda Sulut secara resmi menghadiri rapat identifikasi pertahanan dan keamanan batas laut di wilayah Sulawesi Utara. Pertemuan strategis ini dilangsungkan pada Rabu, 22 April 2026, dengan pendampingan langsung dari Kasubdit Patroli. Seluruh rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 09.00 WITA guna membahas langkah-langkah krusial dalam pengamanan perairan negara.

    Fokus utama diskusi ini adalah mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 terkait pemenuhan sarana pertahanan di wilayah perbatasan. Para peserta menelaah kondisi sarana patroli serta kebutuhan mendesak untuk pengamanan di berbagai pulau kecil terluar. Selain itu, kebijakan penganggaran daerah juga dibahas secara mendalam demi optimalisasi pengelolaan perbatasan negara yang lebih berkelanjutan.

    Kehadiran Ditpolairud Polda Sulut menjadi bukti nyata dedikasi instansi dalam memperkuat sistem keamanan di garda terdepan laut. Langkah kolaboratif ini diambil untuk memastikan setiap jengkal wilayah perairan tetap terjaga dari berbagai potensi ancaman kedaulatan. Melalui komitmen yang kuat, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan akan semakin kokoh dan terlindungi sepenuhnya.

     

     

  • Sinergi Polairud Polda Sulut dalam Penguatan Keamanan Batas Laut

    Sinergi Polairud Polda Sulut dalam Penguatan Keamanan Batas Laut

    Dirpolairud Polda Sulut secara resmi menghadiri rapat identifikasi pertahanan dan keamanan batas laut di wilayah Sulawesi Utara. Pertemuan strategis ini dilangsungkan pada Rabu, 22 April 2026, dengan pendampingan langsung dari Kasubdit Patroli. Seluruh rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 09.00 WITA guna membahas langkah-langkah krusial dalam pengamanan perairan negara.

    Fokus utama diskusi ini adalah mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 terkait pemenuhan sarana pertahanan di wilayah perbatasan. Para peserta menelaah kondisi sarana patroli serta kebutuhan mendesak untuk pengamanan di berbagai pulau kecil terluar. Selain itu, kebijakan penganggaran daerah juga dibahas secara mendalam demi optimalisasi pengelolaan perbatasan negara yang lebih berkelanjutan.

    Kehadiran Ditpolairud Polda Sulut menjadi bukti nyata dedikasi instansi dalam memperkuat sistem keamanan di garda terdepan laut. Langkah kolaboratif ini diambil untuk memastikan setiap jengkal wilayah perairan tetap terjaga dari berbagai potensi ancaman kedaulatan. Melalui komitmen yang kuat, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan akan semakin kokoh dan terlindungi sepenuhnya.

     

     

  • Sinergi Polairud Polda Sulut dalam Penguatan Keamanan Batas Laut

    Sinergi Polairud Polda Sulut dalam Penguatan Keamanan Batas Laut

    Dirpolairud Polda Sulut secara resmi menghadiri rapat identifikasi pertahanan dan keamanan batas laut di wilayah Sulawesi Utara. Pertemuan strategis ini dilangsungkan pada Rabu, 22 April 2026, dengan pendampingan langsung dari Kasubdit Patroli. Seluruh rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 09.00 WITA guna membahas langkah-langkah krusial dalam pengamanan perairan negara.

    Fokus utama diskusi ini adalah mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 terkait pemenuhan sarana pertahanan di wilayah perbatasan. Para peserta menelaah kondisi sarana patroli serta kebutuhan mendesak untuk pengamanan di berbagai pulau kecil terluar. Selain itu, kebijakan penganggaran daerah juga dibahas secara mendalam demi optimalisasi pengelolaan perbatasan negara yang lebih berkelanjutan.

    Kehadiran Ditpolairud Polda Sulut menjadi bukti nyata dedikasi instansi dalam memperkuat sistem keamanan di garda terdepan laut. Langkah kolaboratif ini diambil untuk memastikan setiap jengkal wilayah perairan tetap terjaga dari berbagai potensi ancaman kedaulatan. Melalui komitmen yang kuat, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan akan semakin kokoh dan terlindungi sepenuhnya.

     

     

  • Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

    Kapolda Sumsel Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

    Jakarta – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho menerima kunjungan perwakilan SKK Migas. Pertemuan ini membahas percepatan tata kelola sumur minyak masyarakat agar masuk sistem legal dan berkelanjutan.


    Pertemuan digelar di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (21/4/2026). Forum ini menjadi ajang koordinasi antara aparat penegak hukum dan regulator sektor energi.

    Fokus utama pembahasan ialah verifikasi faktual di lapangan serta langkah konkret dalam mentransformasikan aktivitas minyak masyarakat dari praktik ilegal menjadi legal. Irjen Sandi mengatakan pihaknya berperan memastikan proses transformasi sumur minyak masyarakat berjalan tertib dan sesuai aturan.

    “Legalitas bukan sekadar izin, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan demi mendukung target lifting minyak nasional,” tegas Irjen Sandi.

    Dia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Implementasi kebijakan ini merujuk pada regulasi terbaru sektor energi. Termasuk, juga pengaturan tata kelola sumur masyarakat agar memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

    Polda Sumsel bersama SKK Migas akan melakukan verifikasi lapangan dan pengawasan terpadu. Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akan menjadi wilayah percontohan atau pilot project dalam penerapan tata kelola sumur minyak masyarakat yang sesuai dengan standard operating procedure (SOP).

    Dengan skema ini, diharapkan praktik illegal drilling bisa ditekan, risiko kecelakaan kerja berkurang, serta pencemaran lingkungan dapat dicegah. Menurutnya, dengan sistem yang legal dan terstruktur, masyarakat dapat bekerja secara aman serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

    Irjen Sandi menegaskan tak akan ada toleransi terhadap aktivitas ilegal yang tetap berlangsung di luar mekanisme resmi. Dia memastikan penegakan hukum akan tetap dilakukan dengan tegas.

    “Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah, namun standar keselamatan dan kepatuhan hukum adalah harga mati. Setiap pelanggaran akan kami tindak tegas demi menjaga kepentingan negara dan masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya mengatakan pihaknya mengedepankan pendekatan preventif dan preemtif dalam mengawal program ini.

    “Polda Sumsel akan terus mengawal program ini bersama SKK Migas melalui verifikasi faktual dan pengawasan berkelanjutan. Tujuannya agar transformasi ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta negara,” ujarnya.

    Sinergi lintas sektoral ini diharapkan jadi momentum bagi Sumatera Selatan menjadi percontohan nasional dalam penataan sumur minyak masyarakat. Polda Sumsel memastikan prosesnya berjalan profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

  • Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

    Kapolda Sumsel Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

    Jakarta – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho menerima kunjungan perwakilan SKK Migas. Pertemuan ini membahas percepatan tata kelola sumur minyak masyarakat agar masuk sistem legal dan berkelanjutan.


    Pertemuan digelar di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (21/4/2026). Forum ini menjadi ajang koordinasi antara aparat penegak hukum dan regulator sektor energi.

    Fokus utama pembahasan ialah verifikasi faktual di lapangan serta langkah konkret dalam mentransformasikan aktivitas minyak masyarakat dari praktik ilegal menjadi legal. Irjen Sandi mengatakan pihaknya berperan memastikan proses transformasi sumur minyak masyarakat berjalan tertib dan sesuai aturan.

    “Legalitas bukan sekadar izin, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan demi mendukung target lifting minyak nasional,” tegas Irjen Sandi.

    Dia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Implementasi kebijakan ini merujuk pada regulasi terbaru sektor energi. Termasuk, juga pengaturan tata kelola sumur masyarakat agar memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

    Polda Sumsel bersama SKK Migas akan melakukan verifikasi lapangan dan pengawasan terpadu. Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akan menjadi wilayah percontohan atau pilot project dalam penerapan tata kelola sumur minyak masyarakat yang sesuai dengan standard operating procedure (SOP).

    Dengan skema ini, diharapkan praktik illegal drilling bisa ditekan, risiko kecelakaan kerja berkurang, serta pencemaran lingkungan dapat dicegah. Menurutnya, dengan sistem yang legal dan terstruktur, masyarakat dapat bekerja secara aman serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

    Irjen Sandi menegaskan tak akan ada toleransi terhadap aktivitas ilegal yang tetap berlangsung di luar mekanisme resmi. Dia memastikan penegakan hukum akan tetap dilakukan dengan tegas.

    “Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah, namun standar keselamatan dan kepatuhan hukum adalah harga mati. Setiap pelanggaran akan kami tindak tegas demi menjaga kepentingan negara dan masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya mengatakan pihaknya mengedepankan pendekatan preventif dan preemtif dalam mengawal program ini.

    “Polda Sumsel akan terus mengawal program ini bersama SKK Migas melalui verifikasi faktual dan pengawasan berkelanjutan. Tujuannya agar transformasi ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta negara,” ujarnya.

    Sinergi lintas sektoral ini diharapkan jadi momentum bagi Sumatera Selatan menjadi percontohan nasional dalam penataan sumur minyak masyarakat. Polda Sumsel memastikan prosesnya berjalan profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

  • Kapolda Sumsel Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

    Kapolda Sumsel Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

    Jakarta – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho menerima kunjungan perwakilan SKK Migas. Pertemuan ini membahas percepatan tata kelola sumur minyak masyarakat agar masuk sistem legal dan berkelanjutan.


    Pertemuan digelar di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (21/4/2026). Forum ini menjadi ajang koordinasi antara aparat penegak hukum dan regulator sektor energi.

    Fokus utama pembahasan ialah verifikasi faktual di lapangan serta langkah konkret dalam mentransformasikan aktivitas minyak masyarakat dari praktik ilegal menjadi legal. Irjen Sandi mengatakan pihaknya berperan memastikan proses transformasi sumur minyak masyarakat berjalan tertib dan sesuai aturan.

    “Legalitas bukan sekadar izin, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan demi mendukung target lifting minyak nasional,” tegas Irjen Sandi.

    Dia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Implementasi kebijakan ini merujuk pada regulasi terbaru sektor energi. Termasuk, juga pengaturan tata kelola sumur masyarakat agar memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

    Polda Sumsel bersama SKK Migas akan melakukan verifikasi lapangan dan pengawasan terpadu. Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akan menjadi wilayah percontohan atau pilot project dalam penerapan tata kelola sumur minyak masyarakat yang sesuai dengan standard operating procedure (SOP).

    Dengan skema ini, diharapkan praktik illegal drilling bisa ditekan, risiko kecelakaan kerja berkurang, serta pencemaran lingkungan dapat dicegah. Menurutnya, dengan sistem yang legal dan terstruktur, masyarakat dapat bekerja secara aman serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

    Irjen Sandi menegaskan tak akan ada toleransi terhadap aktivitas ilegal yang tetap berlangsung di luar mekanisme resmi. Dia memastikan penegakan hukum akan tetap dilakukan dengan tegas.

    “Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah, namun standar keselamatan dan kepatuhan hukum adalah harga mati. Setiap pelanggaran akan kami tindak tegas demi menjaga kepentingan negara dan masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya mengatakan pihaknya mengedepankan pendekatan preventif dan preemtif dalam mengawal program ini.

    “Polda Sumsel akan terus mengawal program ini bersama SKK Migas melalui verifikasi faktual dan pengawasan berkelanjutan. Tujuannya agar transformasi ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta negara,” ujarnya.

    Sinergi lintas sektoral ini diharapkan jadi momentum bagi Sumatera Selatan menjadi percontohan nasional dalam penataan sumur minyak masyarakat. Polda Sumsel memastikan prosesnya berjalan profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

  • Kapolda Sumsel Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

    Kapolda Sumsel Bahas Legalisasi Sumur Minyak Rakyat dengan SKK Migas

    Jakarta – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho menerima kunjungan perwakilan SKK Migas. Pertemuan ini membahas percepatan tata kelola sumur minyak masyarakat agar masuk sistem legal dan berkelanjutan.


    Pertemuan digelar di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (21/4/2026). Forum ini menjadi ajang koordinasi antara aparat penegak hukum dan regulator sektor energi.

    Fokus utama pembahasan ialah verifikasi faktual di lapangan serta langkah konkret dalam mentransformasikan aktivitas minyak masyarakat dari praktik ilegal menjadi legal. Irjen Sandi mengatakan pihaknya berperan memastikan proses transformasi sumur minyak masyarakat berjalan tertib dan sesuai aturan.

    “Legalitas bukan sekadar izin, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan demi mendukung target lifting minyak nasional,” tegas Irjen Sandi.

    Dia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Implementasi kebijakan ini merujuk pada regulasi terbaru sektor energi. Termasuk, juga pengaturan tata kelola sumur masyarakat agar memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

    Polda Sumsel bersama SKK Migas akan melakukan verifikasi lapangan dan pengawasan terpadu. Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akan menjadi wilayah percontohan atau pilot project dalam penerapan tata kelola sumur minyak masyarakat yang sesuai dengan standard operating procedure (SOP).

    Dengan skema ini, diharapkan praktik illegal drilling bisa ditekan, risiko kecelakaan kerja berkurang, serta pencemaran lingkungan dapat dicegah. Menurutnya, dengan sistem yang legal dan terstruktur, masyarakat dapat bekerja secara aman serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

    Irjen Sandi menegaskan tak akan ada toleransi terhadap aktivitas ilegal yang tetap berlangsung di luar mekanisme resmi. Dia memastikan penegakan hukum akan tetap dilakukan dengan tegas.

    “Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah, namun standar keselamatan dan kepatuhan hukum adalah harga mati. Setiap pelanggaran akan kami tindak tegas demi menjaga kepentingan negara dan masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya mengatakan pihaknya mengedepankan pendekatan preventif dan preemtif dalam mengawal program ini.

    “Polda Sumsel akan terus mengawal program ini bersama SKK Migas melalui verifikasi faktual dan pengawasan berkelanjutan. Tujuannya agar transformasi ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta negara,” ujarnya.

    Sinergi lintas sektoral ini diharapkan jadi momentum bagi Sumatera Selatan menjadi percontohan nasional dalam penataan sumur minyak masyarakat. Polda Sumsel memastikan prosesnya berjalan profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

  • Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Turun Langsung di OKI, Pimpin Apel Besar dan Tekankan Siaga Karhutlah

    Kapolda Sumsel Turun Langsung di OKI, Pimpin Apel Besar dan Tekankan Siaga Karhutlah
    KAYUAGUNG,- Polres Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar apel besar Sabuk Kamtibmas, Bhabinkamtibmas, dan siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) di GOR Perahu Kajang, Rabu (21/4/26).
     
    Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutlah di wilayah tersebut.
     
    Sebelum apel dimulai, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SH, MHum meninjau sejumlah kegiatan sosial yang dipusatkan di lokasi yang sama. Kegiatan itu meliputi bakti kesehatan, gerakan pangan murah, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
     
    Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa. Kehadiran mereka dinilai strategis dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan.
     
    “Pendekatan preemtif dan preventif harus terus diperkuat melalui edukasi serta sinergi dengan masyarakat,” ujar nya
     
    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kesiapsiagaan seluruh personel harus dibarengi dengan koordinasi yang solid antarinstansi. Menurutnya, penanganan karhutlah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama terpadu antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, serta pihak perusahaan dan masyarakat. “Deteksi dini dan respons cepat menjadi kunci utama dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan,”
     
    Kegiatan ini turut dihadiri Bupati OKI Muchendi Mahzareki, Dandim 0402 OKI, Letkol Inf. Gunawan Wibisono, S.H. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala dinas Kab. OKI serta perwakilan perusahaan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan mencegah karhutlah.
     
    Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto mengatakan, apel besar ini menjadi momentum memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak. “Kami mendorong seluruh personel, khususnya Bhabinkamtibmas, untuk aktif melakukan edukasi dan deteksi dini di tengah masyarakat guna mencegah karhutlah,” ujarnya.
     
    Apel diikuti personel lintas satuan, termasuk unsur Sabuk Kamtibmas yang berperan dalam deteksi dini dan penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat. Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutlah juga menjadi perhatian, mengingat wilayah OKI termasuk daerah rawan kebakaran saat musim kemarau.
     
    Seusai apel, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pelayanan penyampaian aspirasi masyarakat serta kesiapsiagaan penanggulangan karhutlah. Simulasi tersebut menggambarkan pola penanganan yang mengedepankan pendekatan humanis dalam pelayanan penyampaian aspirasi, sekaligus respons terpadu dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
     
    Melalui kegiatan ini, Polres OKI bersama jajaran Polda Sumatera Selatan menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.(Red).
  • Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Turun Langsung di OKI, Pimpin Apel Besar dan Tekankan Siaga Karhutlah

    Kapolda Sumsel Turun Langsung di OKI, Pimpin Apel Besar dan Tekankan Siaga Karhutlah
    KAYUAGUNG,- Polres Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar apel besar Sabuk Kamtibmas, Bhabinkamtibmas, dan siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) di GOR Perahu Kajang, Rabu (21/4/26).
     
    Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutlah di wilayah tersebut.
     
    Sebelum apel dimulai, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SH, MHum meninjau sejumlah kegiatan sosial yang dipusatkan di lokasi yang sama. Kegiatan itu meliputi bakti kesehatan, gerakan pangan murah, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
     
    Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa. Kehadiran mereka dinilai strategis dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan.
     
    “Pendekatan preemtif dan preventif harus terus diperkuat melalui edukasi serta sinergi dengan masyarakat,” ujar nya
     
    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kesiapsiagaan seluruh personel harus dibarengi dengan koordinasi yang solid antarinstansi. Menurutnya, penanganan karhutlah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama terpadu antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, serta pihak perusahaan dan masyarakat. “Deteksi dini dan respons cepat menjadi kunci utama dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan,”
     
    Kegiatan ini turut dihadiri Bupati OKI Muchendi Mahzareki, Dandim 0402 OKI, Letkol Inf. Gunawan Wibisono, S.H. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala dinas Kab. OKI serta perwakilan perusahaan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan mencegah karhutlah.
     
    Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto mengatakan, apel besar ini menjadi momentum memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak. “Kami mendorong seluruh personel, khususnya Bhabinkamtibmas, untuk aktif melakukan edukasi dan deteksi dini di tengah masyarakat guna mencegah karhutlah,” ujarnya.
     
    Apel diikuti personel lintas satuan, termasuk unsur Sabuk Kamtibmas yang berperan dalam deteksi dini dan penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat. Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutlah juga menjadi perhatian, mengingat wilayah OKI termasuk daerah rawan kebakaran saat musim kemarau.
     
    Seusai apel, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pelayanan penyampaian aspirasi masyarakat serta kesiapsiagaan penanggulangan karhutlah. Simulasi tersebut menggambarkan pola penanganan yang mengedepankan pendekatan humanis dalam pelayanan penyampaian aspirasi, sekaligus respons terpadu dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
     
    Melalui kegiatan ini, Polres OKI bersama jajaran Polda Sumatera Selatan menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.(Red).