Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Sumatera Selatan berlangsung berbeda. Tanpa gejolak aksi besar di jalanan, aspirasi buruh justru mengalir dalam forum dialog terbuka yang dihadiri langsung jajaran pemerintah dan kepolisian.

Momentum ini dimanfaatkan Sandi Nugroho untuk menegaskan arah baru pendekatan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan: kolaboratif, cepat, dan berbasis solusi.

Kegiatan Sarasehan dan Penyampaian Aspirasi Buruh yang digelar di Graha Bina Praja, Jumat (1/5/2026), menjadi panggung strategis pertemuan antara buruh, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hadir dalam forum tersebut unsur Forkopimda, pimpinan daerah, hingga perwakilan serikat buruh dari berbagai wilayah di Sumsel.

Berbeda dari pola konfrontatif yang kerap mewarnai May Day, forum ini justru menghadirkan suasana konstruktif. Aspirasi disampaikan secara langsung, terbuka, dan mengarah pada solusi konkret.

Dalam arahannya, Kapolda Sumsel menegaskan posisi Polri bukan sebagai pengambil alih peran lembaga ketenagakerjaan, melainkan sebagai akselerator penyelesaian masalah.

“Polri hadir bukan untuk mengambil alih peran lembaga yang sudah ada, tetapi membantu mempercepat penyelesaian jika terdapat hambatan. Jika mekanisme bipartit maupun tripartit mengalami kendala, kami siap membantu melalui Desk Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Langkah konkret itu diwujudkan melalui optimalisasi Desk Ketenagakerjaan di bawah fungsi reserse kriminal khusus. Fasilitas ini menjadi “jalur cepat” bagi pekerja dan serikat buruh untuk melaporkan persoalan yang mandek, sekaligus mempercepat penanganannya.

Inisiatif tersebut merupakan bagian dari implementasi program Presisi Polri yang mendorong kehadiran aktif kepolisian dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Hasilnya terlihat nyata. May Day 2026 di Sumatera Selatan berlangsung aman, tertib, dan penuh dialog. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan elemen buruh pun semakin menguat dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat.

Sementara itu, Nandang Mu’min Wijaya memberikan apresiasi kepada seluruh serikat buruh yang memilih jalur dialog.

“Ini menunjukkan kedewasaan semua pihak. Polri, pemerintah, dan buruh bisa berjalan bersama sebagai mitra dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong kesejahteraan,” ujarnya.

Polda Sumsel memastikan Desk Ketenagakerjaan tetap terbuka bagi seluruh pekerja. Langkah ini menjadi bukti bahwa pendekatan dialog bukan hanya wacana, tetapi solusi nyata dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan di daerah

Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Sumatera Selatan berlangsung berbeda. Tanpa gejolak aksi besar di jalanan, aspirasi buruh justru mengalir dalam forum dialog terbuka yang dihadiri langsung jajaran pemerintah dan kepolisian.

Momentum ini dimanfaatkan Sandi Nugroho untuk menegaskan arah baru pendekatan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan: kolaboratif, cepat, dan berbasis solusi.

Kegiatan Sarasehan dan Penyampaian Aspirasi Buruh yang digelar di Graha Bina Praja, Jumat (1/5/2026), menjadi panggung strategis pertemuan antara buruh, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hadir dalam forum tersebut unsur Forkopimda, pimpinan daerah, hingga perwakilan serikat buruh dari berbagai wilayah di Sumsel.

Berbeda dari pola konfrontatif yang kerap mewarnai May Day, forum ini justru menghadirkan suasana konstruktif. Aspirasi disampaikan secara langsung, terbuka, dan mengarah pada solusi konkret.

Dalam arahannya, Kapolda Sumsel menegaskan posisi Polri bukan sebagai pengambil alih peran lembaga ketenagakerjaan, melainkan sebagai akselerator penyelesaian masalah.

“Polri hadir bukan untuk mengambil alih peran lembaga yang sudah ada, tetapi membantu mempercepat penyelesaian jika terdapat hambatan. Jika mekanisme bipartit maupun tripartit mengalami kendala, kami siap membantu melalui Desk Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Langkah konkret itu diwujudkan melalui optimalisasi Desk Ketenagakerjaan di bawah fungsi reserse kriminal khusus. Fasilitas ini menjadi “jalur cepat” bagi pekerja dan serikat buruh untuk melaporkan persoalan yang mandek, sekaligus mempercepat penanganannya.

Inisiatif tersebut merupakan bagian dari implementasi program Presisi Polri yang mendorong kehadiran aktif kepolisian dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Hasilnya terlihat nyata. May Day 2026 di Sumatera Selatan berlangsung aman, tertib, dan penuh dialog. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan elemen buruh pun semakin menguat dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat.

Sementara itu, Nandang Mu’min Wijaya memberikan apresiasi kepada seluruh serikat buruh yang memilih jalur dialog.

“Ini menunjukkan kedewasaan semua pihak. Polri, pemerintah, dan buruh bisa berjalan bersama sebagai mitra dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong kesejahteraan,” ujarnya.

Polda Sumsel memastikan Desk Ketenagakerjaan tetap terbuka bagi seluruh pekerja. Langkah ini menjadi bukti bahwa pendekatan dialog bukan hanya wacana, tetapi solusi nyata dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan di daerah

Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Sumatera Selatan berlangsung berbeda. Tanpa gejolak aksi besar di jalanan, aspirasi buruh justru mengalir dalam forum dialog terbuka yang dihadiri langsung jajaran pemerintah dan kepolisian.

Momentum ini dimanfaatkan Sandi Nugroho untuk menegaskan arah baru pendekatan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan: kolaboratif, cepat, dan berbasis solusi.

Kegiatan Sarasehan dan Penyampaian Aspirasi Buruh yang digelar di Graha Bina Praja, Jumat (1/5/2026), menjadi panggung strategis pertemuan antara buruh, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hadir dalam forum tersebut unsur Forkopimda, pimpinan daerah, hingga perwakilan serikat buruh dari berbagai wilayah di Sumsel.

Berbeda dari pola konfrontatif yang kerap mewarnai May Day, forum ini justru menghadirkan suasana konstruktif. Aspirasi disampaikan secara langsung, terbuka, dan mengarah pada solusi konkret.

Dalam arahannya, Kapolda Sumsel menegaskan posisi Polri bukan sebagai pengambil alih peran lembaga ketenagakerjaan, melainkan sebagai akselerator penyelesaian masalah.

“Polri hadir bukan untuk mengambil alih peran lembaga yang sudah ada, tetapi membantu mempercepat penyelesaian jika terdapat hambatan. Jika mekanisme bipartit maupun tripartit mengalami kendala, kami siap membantu melalui Desk Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Langkah konkret itu diwujudkan melalui optimalisasi Desk Ketenagakerjaan di bawah fungsi reserse kriminal khusus. Fasilitas ini menjadi “jalur cepat” bagi pekerja dan serikat buruh untuk melaporkan persoalan yang mandek, sekaligus mempercepat penanganannya.

Inisiatif tersebut merupakan bagian dari implementasi program Presisi Polri yang mendorong kehadiran aktif kepolisian dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Hasilnya terlihat nyata. May Day 2026 di Sumatera Selatan berlangsung aman, tertib, dan penuh dialog. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan elemen buruh pun semakin menguat dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat.

Sementara itu, Nandang Mu’min Wijaya memberikan apresiasi kepada seluruh serikat buruh yang memilih jalur dialog.

“Ini menunjukkan kedewasaan semua pihak. Polri, pemerintah, dan buruh bisa berjalan bersama sebagai mitra dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong kesejahteraan,” ujarnya.

Polda Sumsel memastikan Desk Ketenagakerjaan tetap terbuka bagi seluruh pekerja. Langkah ini menjadi bukti bahwa pendekatan dialog bukan hanya wacana, tetapi solusi nyata dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan di daerah

Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Sumatera Selatan berlangsung berbeda. Tanpa gejolak aksi besar di jalanan, aspirasi buruh justru mengalir dalam forum dialog terbuka yang dihadiri langsung jajaran pemerintah dan kepolisian.

Momentum ini dimanfaatkan Sandi Nugroho untuk menegaskan arah baru pendekatan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan: kolaboratif, cepat, dan berbasis solusi.

Kegiatan Sarasehan dan Penyampaian Aspirasi Buruh yang digelar di Graha Bina Praja, Jumat (1/5/2026), menjadi panggung strategis pertemuan antara buruh, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hadir dalam forum tersebut unsur Forkopimda, pimpinan daerah, hingga perwakilan serikat buruh dari berbagai wilayah di Sumsel.

Berbeda dari pola konfrontatif yang kerap mewarnai May Day, forum ini justru menghadirkan suasana konstruktif. Aspirasi disampaikan secara langsung, terbuka, dan mengarah pada solusi konkret.

Dalam arahannya, Kapolda Sumsel menegaskan posisi Polri bukan sebagai pengambil alih peran lembaga ketenagakerjaan, melainkan sebagai akselerator penyelesaian masalah.

“Polri hadir bukan untuk mengambil alih peran lembaga yang sudah ada, tetapi membantu mempercepat penyelesaian jika terdapat hambatan. Jika mekanisme bipartit maupun tripartit mengalami kendala, kami siap membantu melalui Desk Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Langkah konkret itu diwujudkan melalui optimalisasi Desk Ketenagakerjaan di bawah fungsi reserse kriminal khusus. Fasilitas ini menjadi “jalur cepat” bagi pekerja dan serikat buruh untuk melaporkan persoalan yang mandek, sekaligus mempercepat penanganannya.

Inisiatif tersebut merupakan bagian dari implementasi program Presisi Polri yang mendorong kehadiran aktif kepolisian dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Hasilnya terlihat nyata. May Day 2026 di Sumatera Selatan berlangsung aman, tertib, dan penuh dialog. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan elemen buruh pun semakin menguat dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat.

Sementara itu, Nandang Mu’min Wijaya memberikan apresiasi kepada seluruh serikat buruh yang memilih jalur dialog.

“Ini menunjukkan kedewasaan semua pihak. Polri, pemerintah, dan buruh bisa berjalan bersama sebagai mitra dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong kesejahteraan,” ujarnya.

Polda Sumsel memastikan Desk Ketenagakerjaan tetap terbuka bagi seluruh pekerja. Langkah ini menjadi bukti bahwa pendekatan dialog bukan hanya wacana, tetapi solusi nyata dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan di daerah