Blog

  • POLIRAN BUKAN SEKADAR PELATIHAN, POLRI GANDENG DUNIA USAHA CIPTAKAN PELUANG KERJA NYATA BAGI MASYARAKAT

    POLIRAN BUKAN SEKADAR PELATIHAN, POLRI GANDENG DUNIA USAHA CIPTAKAN PELUANG KERJA NYATA BAGI MASYARAKAT

     

    *Jakarta, 19 November 2026* – Polri terus memperkuat komitmennya dala m membantu mengatasi pengangguran melalui Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), dengan menggandeng pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha untuk meningkatkan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

    Sebagai bagian dari penguatan program tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto dijadwalkan melaksanakan kunjungan kerja sekaligus menutup Pelatihan POLIRAN Angkatan ke-7 Tahun 2026 di Polda Banten, Jumat (20/11/2026).

    Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi Polri dengan dunia usaha dalam menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.

    “POLIRAN merupakan inovasi pemolisian yang diinisiasi Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 2024 saat menjabat Kapolda Banten, sebagai respons terhadap tingginya pengangguran di Banten yang berdasarkan data BPS Agustus 2024 mencapai 6,68 persen atau sekitar 414.760 orang,” kata Hendra, Kamis (19/11/2026).

    Menurutnya, POLIRAN mengedepankan kepedulian sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan lintas sektor. Polri berperan sebagai koordinator dan fasilitator yang menghubungkan pencari kerja dengan dunia usaha tanpa mengambil alih kewenangan instansi ketenagakerjaan.

    *Bhabinkamtibmas Jadi Ujung Tombak Program 3M*

    POLIRAN menerapkan mekanisme *3M, yaitu Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan*, dengan Bhabinkamtibmas bersama perangkat desa sebagai ujung tombak pendataan dan perekrutan masyarakat.

    Peserta diberikan pelatihan keterampilan teknis maupun nonteknis sesuai kebutuhan industri, kemudian difasilitasi memperoleh pekerjaan atau mengembangkan usaha mandiri. Seluruh perkembangan peserta dipantau melalui *Dashboard Monitoring POLIRAN* untuk memastikan keberlanjutan program.

    *POLIRAN Jangkau 1.069 Peserta, Gandeng Delapan Perusahaan*

    Sejak 2025 hingga 2026, enam angkatan POLIRAN Polda Banten telah melatih *567 peserta, terdiri atas 138 orang telah bekerja, 194 berwirausaha, dan 235 lainnya masih dalam proses pencarian kerja.*

    Sementara itu, Angkatan ke-7 melibatkan *502 peserta dan delapan perusahaan mitra*, yakni PT Gyokai Indonesia Kompeten (231 peserta), PT Delta Force Indonesia (29), PT Mayora (50), PT CSI (47), PT Indah Kiat (20), PT Samudra Marine Indonesia (14), PT Lami Packing (9), dan PT Sinar Kehidupan Berkah (102).

    Dengan demikian, secara kumulatif POLIRAN Polda Banten telah menjangkau *1.069 peserta pelatihan*, dengan harapan seluruh peserta Angkatan ke-7 dapat memperoleh pekerjaan sesuai kompetensinya.

    *Perluas Kemitraan, Siapkan Penempatan 200 Tenaga Kerja*

    Polda Banten juga mengembangkan *33 kerja sama MoU/PKS, terdiri atas 22 kerja sama aktif dan 11 dalam proses.*

    Di antaranya bersama PT Tirta Intimizu Nusantara dan PT Kencana Gemilang untuk melatih serta menempatkan *200 tenaga pengepakan*, masing-masing 100 orang.

    Perekrutan dilakukan melalui Bhabinkamtibmas, dilanjutkan pelatihan nonteknis di Balai POLIRAN dan pelatihan teknis di workshop PT Gyokai Indonesia Kompeten sebelum difasilitasi bekerja sesuai kebutuhan perusahaan.

    Selain penempatan kerja, POLIRAN mendorong kemandirian usaha melalui rencana kemitraan dengan tiga calon *offtaker*, yakni Yayasan Bina Prestasi, CV Eko Putra, dan mitra perorangan lainnya.

    Kemitraan tersebut diharapkan mampu menyerap hasil produksi peserta di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan untuk dipasarkan melalui dapur SPPG, pasar rakyat, serta jaringan pelaku usaha lainnya.

    *Desember 2026, Polda Banten Targetkan Job Fair 6.000 Peserta*

    Sebagai pengembangan program, Polda Banten merencanakan penyelenggaraan *job fair di enam Polres/Polresta pada Desember 2026 dengan target 6.000 peserta*, guna memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja.

    Kapolda Banten menegaskan bahwa keberhasilan POLIRAN tidak hanya diukur dari jumlah peserta pelatihan maupun perusahaan yang terlibat, tetapi dari masyarakat yang benar-benar memperoleh pekerjaan dan mampu meningkatkan kesejahteraannya.

    “Keberhasilan POLIRAN tidak semata-mata diukur dari banyaknya peserta pelatihan atau perusahaan yang terlibat, melainkan dari jumlah masyarakat yang benar-benar memperoleh pekerjaan, mampu mengembangkan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” kata Hendra.

    Menurutnya, penguatan kemitraan, pendampingan peserta, dan pemantauan melalui Dashboard Monitoring POLIRAN menjadi kunci keberlanjutan program.

    “Melalui semangat *POLISI BERSAMA MASYARAKAT*, Polri berupaya menghadirkan pemolisian yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga membantu masyarakat menghadapi persoalan sosial dan ekonomi,” ujar Hendra.

    Program POLIRAN diharapkan terus berkembang sebagai inovasi pemolisian yang humanis dan kolaboratif, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam memperluas kesempatan kerja, mendorong kemandirian ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

  • POLIRAN BUKAN SEKADAR PELATIHAN, POLRI GANDENG DUNIA USAHA CIPTAKAN PELUANG KERJA NYATA BAGI MASYARAKAT

    POLIRAN BUKAN SEKADAR PELATIHAN, POLRI GANDENG DUNIA USAHA CIPTAKAN PELUANG KERJA NYATA BAGI MASYARAKAT

     

    *Jakarta, 19 November 2026* – Polri terus memperkuat komitmennya dala m membantu mengatasi pengangguran melalui Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), dengan menggandeng pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha untuk meningkatkan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

    Sebagai bagian dari penguatan program tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto dijadwalkan melaksanakan kunjungan kerja sekaligus menutup Pelatihan POLIRAN Angkatan ke-7 Tahun 2026 di Polda Banten, Jumat (20/11/2026).

    Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi Polri dengan dunia usaha dalam menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.

    “POLIRAN merupakan inovasi pemolisian yang diinisiasi Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 2024 saat menjabat Kapolda Banten, sebagai respons terhadap tingginya pengangguran di Banten yang berdasarkan data BPS Agustus 2024 mencapai 6,68 persen atau sekitar 414.760 orang,” kata Hendra, Kamis (19/11/2026).

    Menurutnya, POLIRAN mengedepankan kepedulian sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan lintas sektor. Polri berperan sebagai koordinator dan fasilitator yang menghubungkan pencari kerja dengan dunia usaha tanpa mengambil alih kewenangan instansi ketenagakerjaan.

    *Bhabinkamtibmas Jadi Ujung Tombak Program 3M*

    POLIRAN menerapkan mekanisme *3M, yaitu Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan*, dengan Bhabinkamtibmas bersama perangkat desa sebagai ujung tombak pendataan dan perekrutan masyarakat.

    Peserta diberikan pelatihan keterampilan teknis maupun nonteknis sesuai kebutuhan industri, kemudian difasilitasi memperoleh pekerjaan atau mengembangkan usaha mandiri. Seluruh perkembangan peserta dipantau melalui *Dashboard Monitoring POLIRAN* untuk memastikan keberlanjutan program.

    *POLIRAN Jangkau 1.069 Peserta, Gandeng Delapan Perusahaan*

    Sejak 2025 hingga 2026, enam angkatan POLIRAN Polda Banten telah melatih *567 peserta, terdiri atas 138 orang telah bekerja, 194 berwirausaha, dan 235 lainnya masih dalam proses pencarian kerja.*

    Sementara itu, Angkatan ke-7 melibatkan *502 peserta dan delapan perusahaan mitra*, yakni PT Gyokai Indonesia Kompeten (231 peserta), PT Delta Force Indonesia (29), PT Mayora (50), PT CSI (47), PT Indah Kiat (20), PT Samudra Marine Indonesia (14), PT Lami Packing (9), dan PT Sinar Kehidupan Berkah (102).

    Dengan demikian, secara kumulatif POLIRAN Polda Banten telah menjangkau *1.069 peserta pelatihan*, dengan harapan seluruh peserta Angkatan ke-7 dapat memperoleh pekerjaan sesuai kompetensinya.

    *Perluas Kemitraan, Siapkan Penempatan 200 Tenaga Kerja*

    Polda Banten juga mengembangkan *33 kerja sama MoU/PKS, terdiri atas 22 kerja sama aktif dan 11 dalam proses.*

    Di antaranya bersama PT Tirta Intimizu Nusantara dan PT Kencana Gemilang untuk melatih serta menempatkan *200 tenaga pengepakan*, masing-masing 100 orang.

    Perekrutan dilakukan melalui Bhabinkamtibmas, dilanjutkan pelatihan nonteknis di Balai POLIRAN dan pelatihan teknis di workshop PT Gyokai Indonesia Kompeten sebelum difasilitasi bekerja sesuai kebutuhan perusahaan.

    Selain penempatan kerja, POLIRAN mendorong kemandirian usaha melalui rencana kemitraan dengan tiga calon *offtaker*, yakni Yayasan Bina Prestasi, CV Eko Putra, dan mitra perorangan lainnya.

    Kemitraan tersebut diharapkan mampu menyerap hasil produksi peserta di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan untuk dipasarkan melalui dapur SPPG, pasar rakyat, serta jaringan pelaku usaha lainnya.

    *Desember 2026, Polda Banten Targetkan Job Fair 6.000 Peserta*

    Sebagai pengembangan program, Polda Banten merencanakan penyelenggaraan *job fair di enam Polres/Polresta pada Desember 2026 dengan target 6.000 peserta*, guna memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja.

    Kapolda Banten menegaskan bahwa keberhasilan POLIRAN tidak hanya diukur dari jumlah peserta pelatihan maupun perusahaan yang terlibat, tetapi dari masyarakat yang benar-benar memperoleh pekerjaan dan mampu meningkatkan kesejahteraannya.

    “Keberhasilan POLIRAN tidak semata-mata diukur dari banyaknya peserta pelatihan atau perusahaan yang terlibat, melainkan dari jumlah masyarakat yang benar-benar memperoleh pekerjaan, mampu mengembangkan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” kata Hendra.

    Menurutnya, penguatan kemitraan, pendampingan peserta, dan pemantauan melalui Dashboard Monitoring POLIRAN menjadi kunci keberlanjutan program.

    “Melalui semangat *POLISI BERSAMA MASYARAKAT*, Polri berupaya menghadirkan pemolisian yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga membantu masyarakat menghadapi persoalan sosial dan ekonomi,” ujar Hendra.

    Program POLIRAN diharapkan terus berkembang sebagai inovasi pemolisian yang humanis dan kolaboratif, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam memperluas kesempatan kerja, mendorong kemandirian ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

  • Dirpolairud Polda Sulut Pimpin Tanam 160 Terumbu Karang di Pantai Malalayang

    Dirpolairud Polda Sulut Pimpin Tanam 160 Terumbu Karang di Pantai Malalayang

    Sumber: Humas Polairud Polda Sulut
    Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana

     

    Sumber: Humas Polairud Polda Sulut

    MANADO — Hujan deras tidak menyurutkan semangat Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Melalui program unggulan Blue Policing, Ditpolairud Polda Sulut melaksanakan aksi transplantasi 160 fragmen terumbu karang di Pantai Malalayang, Manado, Kamis (12/11/2026).

    Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Direktur Polairud Polda Sulawesi Utara tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan laut sekaligus upaya nyata dalam memulihkan ekosistem bawah laut.

    Transplantasi terumbu karang diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi habitat berbagai biota laut, serta mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.

    Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Ditpolairud Polda Sulut dalam mengembangkan konsep Blue Policing, yakni pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan sumber daya kelautan.

    Sebelumnya, Ditpolairud Polda Sulut telah melaksanakan penanaman mangrove di kawasan Pantai Molas, Bunaken Darat. Kini, upaya pelestarian lingkungan tersebut dilanjutkan melalui transplantasi terumbu karang sebagai langkah berkelanjutan dalam menjaga ekosistem pesisir dan laut.

    Melalui kegiatan ini, Ditpolairud Polda Sulut berharap tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga kekayaan alam laut. Sebab, kelestarian terumbu karang memiliki peran penting dalam melindungi pantai dari ancaman abrasi, menjadi tempat hidup biota laut, serta menopang potensi ekonomi masyarakat pesisir.

    Aksi tersebut sekaligus menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam pelestarian lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.

    Laut lestari, ekosistem terjaga, masyarakat pesisir sejahtera. Inilah wujud nyata semangat Polri Bersama Masyarakat melalui program Blue Policing.

    #PolisiBersamaMasyarakat #Korpolairud #BluePolicing #BaharkamPolri #PoldaSulut

  • Dirpolairud Polda Sulut Pimpin Tanam 160 Terumbu Karang di Pantai Malalayang

    Dirpolairud Polda Sulut Pimpin Tanam 160 Terumbu Karang di Pantai Malalayang

    Sumber: Humas Polairud Polda Sulut
    Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana

     

    Sumber: Humas Polairud Polda Sulut

    MANADO — Hujan deras tidak menyurutkan semangat Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Melalui program unggulan Blue Policing, Ditpolairud Polda Sulut melaksanakan aksi transplantasi 160 fragmen terumbu karang di Pantai Malalayang, Manado, Kamis (12/11/2026).

    Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Direktur Polairud Polda Sulawesi Utara tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan laut sekaligus upaya nyata dalam memulihkan ekosistem bawah laut.

    Transplantasi terumbu karang diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi habitat berbagai biota laut, serta mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.

    Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Ditpolairud Polda Sulut dalam mengembangkan konsep Blue Policing, yakni pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan sumber daya kelautan.

    Sebelumnya, Ditpolairud Polda Sulut telah melaksanakan penanaman mangrove di kawasan Pantai Molas, Bunaken Darat. Kini, upaya pelestarian lingkungan tersebut dilanjutkan melalui transplantasi terumbu karang sebagai langkah berkelanjutan dalam menjaga ekosistem pesisir dan laut.

    Melalui kegiatan ini, Ditpolairud Polda Sulut berharap tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga kekayaan alam laut. Sebab, kelestarian terumbu karang memiliki peran penting dalam melindungi pantai dari ancaman abrasi, menjadi tempat hidup biota laut, serta menopang potensi ekonomi masyarakat pesisir.

    Aksi tersebut sekaligus menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam pelestarian lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.

    Laut lestari, ekosistem terjaga, masyarakat pesisir sejahtera. Inilah wujud nyata semangat Polri Bersama Masyarakat melalui program Blue Policing.

    #PolisiBersamaMasyarakat #Korpolairud #BluePolicing #BaharkamPolri #PoldaSulut

  • Ditpolairud Polda Sulut Tanam 160 Terumbu Karang di Pantai Malalayang

    Ditpolairud Polda Sulut Tanam 160 Terumbu Karang di Pantai Malalayang

    Sumber: Humas Polairud Polda Sulut
    Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana

     

    Sumber: Humas Polairud Polda Sulut

    MANADO — Hujan deras tidak menyurutkan semangat Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Melalui program unggulan Blue Policing, Ditpolairud Polda Sulut melaksanakan aksi transplantasi 160 fragmen terumbu karang di Pantai Malalayang, Manado, Kamis (12/11/2026).

    Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Direktur Polairud Polda Sulawesi Utara tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan laut sekaligus upaya nyata dalam memulihkan ekosistem bawah laut.

    Transplantasi terumbu karang diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi habitat berbagai biota laut, serta mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.

    Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Ditpolairud Polda Sulut dalam mengembangkan konsep Blue Policing, yakni pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan sumber daya kelautan.

    Sebelumnya, Ditpolairud Polda Sulut telah melaksanakan penanaman mangrove di kawasan Pantai Molas, Bunaken Darat. Kini, upaya pelestarian lingkungan tersebut dilanjutkan melalui transplantasi terumbu karang sebagai langkah berkelanjutan dalam menjaga ekosistem pesisir dan laut.

    Melalui kegiatan ini, Ditpolairud Polda Sulut berharap tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga kekayaan alam laut. Sebab, kelestarian terumbu karang memiliki peran penting dalam melindungi pantai dari ancaman abrasi, menjadi tempat hidup biota laut, serta menopang potensi ekonomi masyarakat pesisir.

    Aksi tersebut sekaligus menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam pelestarian lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.

    Laut lestari, ekosistem terjaga, masyarakat pesisir sejahtera. Inilah wujud nyata semangat Polri Bersama Masyarakat melalui program Blue Policing.

    #PolisiBersamaMasyarakat #Korpolairud #BluePolicing #BaharkamPolri #PoldaSulut

  • Ditpolairud Polda Sulut Tanam 160 Terumbu Karang di Pantai Malalayang

    Ditpolairud Polda Sulut Tanam 160 Terumbu Karang di Pantai Malalayang

    Sumber: Humas Polairud Polda Sulut
    Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana

     

    Sumber: Humas Polairud Polda Sulut

    MANADO — Hujan deras tidak menyurutkan semangat Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Melalui program unggulan Blue Policing, Ditpolairud Polda Sulut melaksanakan aksi transplantasi 160 fragmen terumbu karang di Pantai Malalayang, Manado, Kamis (12/11/2026).

    Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Direktur Polairud Polda Sulawesi Utara tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan laut sekaligus upaya nyata dalam memulihkan ekosistem bawah laut.

    Transplantasi terumbu karang diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi habitat berbagai biota laut, serta mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.

    Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Ditpolairud Polda Sulut dalam mengembangkan konsep Blue Policing, yakni pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan sumber daya kelautan.

    Sebelumnya, Ditpolairud Polda Sulut telah melaksanakan penanaman mangrove di kawasan Pantai Molas, Bunaken Darat. Kini, upaya pelestarian lingkungan tersebut dilanjutkan melalui transplantasi terumbu karang sebagai langkah berkelanjutan dalam menjaga ekosistem pesisir dan laut.

    Melalui kegiatan ini, Ditpolairud Polda Sulut berharap tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga kekayaan alam laut. Sebab, kelestarian terumbu karang memiliki peran penting dalam melindungi pantai dari ancaman abrasi, menjadi tempat hidup biota laut, serta menopang potensi ekonomi masyarakat pesisir.

    Aksi tersebut sekaligus menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam pelestarian lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.

    Laut lestari, ekosistem terjaga, masyarakat pesisir sejahtera. Inilah wujud nyata semangat Polri Bersama Masyarakat melalui program Blue Policing.

    #PolisiBersamaMasyarakat #Korpolairud #BluePolicing #BaharkamPolri #PoldaSulut

  • Ditpolairud Polda Sulut Tanam 160 Terumbu Karang di Pantai Malalayang

    Ditpolairud Polda Sulut Tanam 160 Terumbu Karang di Pantai Malalayang

    Sumber: Humas Polairud Polda Sulut
    Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana

     

    Sumber: Humas Polairud Polda Sulut

    MANADO — Hujan deras tidak menyurutkan semangat Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Melalui program unggulan Blue Policing, Ditpolairud Polda Sulut melaksanakan aksi transplantasi 160 fragmen terumbu karang di Pantai Malalayang, Manado, Kamis (12/11/2026).

    Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Direktur Polairud Polda Sulawesi Utara tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan laut sekaligus upaya nyata dalam memulihkan ekosistem bawah laut.

    Transplantasi terumbu karang diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi habitat berbagai biota laut, serta mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.

    Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Ditpolairud Polda Sulut dalam mengembangkan konsep Blue Policing, yakni pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan sumber daya kelautan.

    Sebelumnya, Ditpolairud Polda Sulut telah melaksanakan penanaman mangrove di kawasan Pantai Molas, Bunaken Darat. Kini, upaya pelestarian lingkungan tersebut dilanjutkan melalui transplantasi terumbu karang sebagai langkah berkelanjutan dalam menjaga ekosistem pesisir dan laut.

    Melalui kegiatan ini, Ditpolairud Polda Sulut berharap tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga kekayaan alam laut. Sebab, kelestarian terumbu karang memiliki peran penting dalam melindungi pantai dari ancaman abrasi, menjadi tempat hidup biota laut, serta menopang potensi ekonomi masyarakat pesisir.

    Aksi tersebut sekaligus menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam pelestarian lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.

    Laut lestari, ekosistem terjaga, masyarakat pesisir sejahtera. Inilah wujud nyata semangat Polri Bersama Masyarakat melalui program Blue Policing.

    #PolisiBersamaMasyarakat #Korpolairud #BluePolicing #BaharkamPolri #PoldaSulut

  • Ditpolairud Polda Sulut Tanam 160 Terumbu Karang di Pantai Malalayang

    Ditpolairud Polda Sulut Tanam 160 Terumbu Karang di Pantai Malalayang

    Sumber: Humas Polairud Polda Sulut
    Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana

     

    Sumber: Humas Polairud Polda Sulut

    MANADO — Hujan deras tidak menyurutkan semangat Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Melalui program unggulan Blue Policing, Ditpolairud Polda Sulut melaksanakan aksi transplantasi 160 fragmen terumbu karang di Pantai Malalayang, Manado, Kamis (12/11/2026).

    Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Direktur Polairud Polda Sulawesi Utara tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan laut sekaligus upaya nyata dalam memulihkan ekosistem bawah laut.

    Transplantasi terumbu karang diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi habitat berbagai biota laut, serta mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.

    Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Ditpolairud Polda Sulut dalam mengembangkan konsep Blue Policing, yakni pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan sumber daya kelautan.

    Sebelumnya, Ditpolairud Polda Sulut telah melaksanakan penanaman mangrove di kawasan Pantai Molas, Bunaken Darat. Kini, upaya pelestarian lingkungan tersebut dilanjutkan melalui transplantasi terumbu karang sebagai langkah berkelanjutan dalam menjaga ekosistem pesisir dan laut.

    Melalui kegiatan ini, Ditpolairud Polda Sulut berharap tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga kekayaan alam laut. Sebab, kelestarian terumbu karang memiliki peran penting dalam melindungi pantai dari ancaman abrasi, menjadi tempat hidup biota laut, serta menopang potensi ekonomi masyarakat pesisir.

    Aksi tersebut sekaligus menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam pelestarian lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.

    Laut lestari, ekosistem terjaga, masyarakat pesisir sejahtera. Inilah wujud nyata semangat Polri Bersama Masyarakat melalui program Blue Policing.

    #PolisiBersamaMasyarakat #Korpolairud #BluePolicing #BaharkamPolri #PoldaSulut

  • Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Salah satu perubahan dalam aturan tersebut memungkinkan anggota majelis sidang etik memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

    Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut. Perpol itu disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11).

    “Benar (ada perpol baru),” kata Isir saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11).

    Isir menjelaskan terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut. Salah satu perubahan terdapat pada Pasal 42 ayat 3 mengenai pangkat keanggotaan KKEP. Dalam aturan sebelumnya, anggota majelis KKEP harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar.

    Kini, ketentuan tersebut diubah sehingga anggota KKEP dapat berpangkat satu tingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pangkat terduga pelanggar.

    “Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ujar Isir.

    Perubahan serupa juga berlaku untuk keanggotaan KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat 3. Selain itu, perpol baru juga mengubah ketentuan kehadiran terduga pelanggar dalam sidang etik. Sidang KKEP kini dapat dilaksanakan secara daring melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP. “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” jelasnya.

    Perubahan lainnya menyangkut mekanisme pengajuan banding. Jika sebelumnya istri atau suami, anak, dan orang tua pelanggar juga dapat mengajukan banding, kini hak tersebut dibatasi hanya kepada pelanggar.

    Polri juga mengubah batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan dari paling lambat tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pemeriksaan dilaksanakan. Dengan perubahan tersebut, Sabtu dan Minggu turut diperhitungkan. Perubahan lain menyangkut penempatan khusus atau patsus. Masa penempatan khusus yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja kini menjadi maksimal 20 hari kalender.

    Sementara itu, ketentuan mengenai pengunduran diri bagi anggota yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) juga diperjelas. Anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih masuk dalam kategori yang dapat dikenai sanksi administrasi PTDH.

  • Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Salah satu perubahan dalam aturan tersebut memungkinkan anggota majelis sidang etik memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

    Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut. Perpol itu disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11).

    “Benar (ada perpol baru),” kata Isir saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11).

    Isir menjelaskan terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut. Salah satu perubahan terdapat pada Pasal 42 ayat 3 mengenai pangkat keanggotaan KKEP. Dalam aturan sebelumnya, anggota majelis KKEP harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar.

    Kini, ketentuan tersebut diubah sehingga anggota KKEP dapat berpangkat satu tingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pangkat terduga pelanggar.

    “Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ujar Isir.

    Perubahan serupa juga berlaku untuk keanggotaan KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat 3. Selain itu, perpol baru juga mengubah ketentuan kehadiran terduga pelanggar dalam sidang etik. Sidang KKEP kini dapat dilaksanakan secara daring melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP. “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” jelasnya.

    Perubahan lainnya menyangkut mekanisme pengajuan banding. Jika sebelumnya istri atau suami, anak, dan orang tua pelanggar juga dapat mengajukan banding, kini hak tersebut dibatasi hanya kepada pelanggar.

    Polri juga mengubah batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan dari paling lambat tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pemeriksaan dilaksanakan. Dengan perubahan tersebut, Sabtu dan Minggu turut diperhitungkan. Perubahan lain menyangkut penempatan khusus atau patsus. Masa penempatan khusus yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja kini menjadi maksimal 20 hari kalender.

    Sementara itu, ketentuan mengenai pengunduran diri bagi anggota yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) juga diperjelas. Anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih masuk dalam kategori yang dapat dikenai sanksi administrasi PTDH.